Journalpolice.id
EKUADOR, 23 April 2018 – Pada hari Jumat, tanggal 6 April, keadilan digelar di Mahkamah Caluma, Provinsi Los
Rios Ekuador. Sebagai Deputi UN Swissindo (UNS), Nelson Gustavo Bejarano Rocha dan tiga sukarelawan UNS dari
COPLAC GpDR (Jonathan Joel Abril Lopez, Julio Lino Tomala Contreras, Raul Ezequias Llanos Nunez), diwakili oleh
pengacara Pablo Arellano Martinez, dibebaskan dari tuduhan penipuan, karena telah, ‘secara ilegal’
mendistribusikan Voucher M1 (VM1) kepada rakyat Ekuador. Kasus ini diberhentikan, berdasarkan bukti signifikan
yang dikumpulkan, yang memvalidasi VM1 sebagai tindakan pembuktian atas jaminan biaya hidup sepanjang
hayat, sebagai bagian dari komprehensif (seluruh aspek) Misi Dunia Perintah Pembayaran 1-11 (P1-11), untuk
membebaskan dunia dari sistem perbudakan utang diantaranya
Nelson dan tiga sukarelawannya ditemukan tidak
bersalah dan kasus itu dibatalkan, oleh Hakim Diego Mauricio Jarrin Velasco.
Pada bulan Oktober 2017, Deputi Nelson, dari COPLAC GpDR, sebuah LSM untuk Pengembangan Masyarakat Sipil
Ekuador, bergabung dengan UNS, untuk menjadi sukarelawan sebagai Deputi yang mewakili wilayah Ekuador,
melaksanakan sosialisasi dan distribusi VM1, mengimplementasikan rencananya untuk bermitra dengan Asosiasi,
Dewan Komunitas, Yayasan dll.
Deputi Nelson mensponsori acara-acara kegiatan VM1 dan sebagai Ketua
Pelaksana kegiatan, Deputi Nelson menyediakan salinan cetak VM1 (Global Gift), yang dibagikan kepada para
anggota Asosiasi, Dewan Komunitas, Yayasan dll. Seluruh biaya untuk kegiatan acara-acara itu ditanggung olehnya
secara pribadi.
Sebuah Peringatan berskala Nasional sampai ke institusi kepolisian, ketika sekelompok orang mulai meminta biaya
mulai dari $ 1 hingga $ 200, untuk VM1 yang sebenarnya GRATIS. 15 Februari 2018, Deputi Nelson ditangkap, di
kota Caluma Provinsi Los Rios, 2 jam dari kampung halamannya Guayaquil, di fasilitas Drivers Union, ketika
membagikan VM1 ke anggota mereka. Tak satu pun dokumen resmi Identitas UNS yang dipertimbangkan, karena
kasusnya didasarkan pada 3 kesaksian palsu dan dalam pelanggaran besar, menuduh Deputi Nelson dari penipuan
besar, yang mengakibatkan tidak diberikan bail (jaminan), dengan ancaman hukuman dari 7 hingga 10 tahun.
Deputi Nelson dipindahkan ke penahanan (Penjara) Guaranda, Provinsi Bolivar yang 3 jam dari Caluma selama 30
hari, sementara penyelidikan dilakukan. Dia ditahan selama 50 hari, yang sementara 100 pengacara diwawancarai
dan diberikan bukti signifikan yang mana mereka semua menyimpulkan tidak menemukan adanya dasar untuk
untuk tuduhan ekstrem semacam itu. Sejak saat itu mereka jadi berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang
program UNS P1-11 dan VM1. Deputi Nelson juga menjalani operasi kandung empedu darurat yang tertunda
karena proses penangkapannya.
Voucher M1, yang menjamin biaya hidup sepanjang hayat, dirilis ke masyarakat Indonesia, Mercusuar Dunia, pada
tanggal 9 Mei 2017.
Telah diumumkan mulai 17 Agustus 2017, bahwa semua warga negara, termasuk TNI, POLRI,
PNS (Karyawan Bank dll.), pemegang Voucher M1 yang memiliki E-KTP (kartu identitas) berhak untuk
mendaftarkan akun pelanggan baru di PT. Bank Mandiri TBK, di 34 provinsi Republik Indonesia (RI).
Misi Hak Asasi Manusia ini telah merambat keseluruh provinsi Indonesia. Lebih dari 10 juta M1 Voucher telah
didistribusikan dan siap untuk register di bank. Berita telah menyebar ke seluruh dunia untuk memberikan SEMUA
manusia kebebasan dan menggeser sistem keuangan ke dalam paradigma baru yang membawa kemakmuran,
kedamaian dan keharmonisan untuk semua Kemanusiaan.
Misi mulia ini dipimpin oleh Raja diatas Raja UN Swissindo, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S ”2” .IR
Tidak ada komentar:
Posting Komentar