Senin, 31 Desember 2018
cost
PEMALSUAN BERKAS SERTIFIKAT BI
Sugiarto alias sino , hanya tertunduk pasrah saat digelandang ke
kejaksaan negeri , kabupaten cirebon , senin siang . Presiden un
swissindo ini akhirnya mendekam di penjara setelah diamankan dan
menjalani pemeriksaan oleh pihak bareskrim , polri , pada beberapa bulan
kemarin , terkait kasus pemalsuan berkas sertifikat bank indonesia .
Pelimpahan kasus ini disesuaikan dengan alamat tersangka yang berada di
perumahan griya caraka , kecamatan kedawung , kabupaten c
Sabtu, 29 Desember 2018
Kamis, 27 Desember 2018
ada pengarahan
Bank Mandiri sebanyak Rp 10 miliar yang tadinya akan digunakan untuk operasional di Tabalong dirampok, Kamis (4/1/2018).
Otak perampokan ini adalah Brigadir Polisi Jumadi, yang tak lain adalah anggota polisi yang melakukan pengawalan terhadap pengiriman uang tersebut.
Oknum yang berdinas di Sahabara Polres Tabalong tersebut melakukan aksi nekatnya bersama warga sipil dari Tabalong Tanjung, yakni Yongky Susanto alias Jawa.
Brigadir Jumadi ditangkap di sebuah rumah di komplek Perumahan Tama Permai III, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Banjarbaru, pada Jumat (5/1/2017) pagi.
Awalnya polisi mendapatkan informasi pelaku bersembunyi di rumah keluarganya.
Polisi kemudian melakukan pengintaian, setelah yakin tim langsung menggerebek rumah itu sekitar pukul 08.20 WITA.
Simak detik-detik penangkapan tersangka pada video di atas
Otak perampokan ini adalah Brigadir Polisi Jumadi, yang tak lain adalah anggota polisi yang melakukan pengawalan terhadap pengiriman uang tersebut.
Oknum yang berdinas di Sahabara Polres Tabalong tersebut melakukan aksi nekatnya bersama warga sipil dari Tabalong Tanjung, yakni Yongky Susanto alias Jawa.
Brigadir Jumadi ditangkap di sebuah rumah di komplek Perumahan Tama Permai III, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Banjarbaru, pada Jumat (5/1/2017) pagi.
Awalnya polisi mendapatkan informasi pelaku bersembunyi di rumah keluarganya.
Polisi kemudian melakukan pengintaian, setelah yakin tim langsung menggerebek rumah itu sekitar pukul 08.20 WITA.
Simak detik-detik penangkapan tersangka pada video di atas
Rabu, 26 Desember 2018
lhat
besi bertahun tahun di mainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,sampai sekarang hasil Hibah besi Tua Eks freeport yang seharusnya di berikan oleh masyarakat papua untuk pendidikan,kesehatan,pembangunan belum realisasi sampai saat ini..mudah mudahan misi kemanusiaan ini bisa terwujud dengan hasil yang baik,jujur,transparan,adil..kebenaran tidak dapat di salahkan,tetapi kesalahan dapat di benarkan
Selasa, 25 Desember 2018
Selasa, 18 Desember 2018
sragen
, SRAGEN– Kapolres Sragen, AKBP Arif
Budiman meminta Kades Kades tidak perlu resah apabila memang merasa tak
melakukan pelanggaran atau penyimpangan dana desa (DD). Pihaknya
memastikan dalam waktu dekat Polres akan segera merilis Kades yang
diproses hukum atas penyimpangan DD yang berimplikasi tindak pidana
korupsi (Tipikor).
Penegasan itu disampaikan Kapolres menyikapi banyaknya pertanyaan dari Kades perihal 21 desa yang disebut dilaporkan ke Polres maupun kejaksaan terkait indikasi penyimpangan DD. Kepada Joglosemar, AKBP Arif mengungkapkan dari 21 desa yang diadukan dan dilaporkan ke Polres, saat ini baru satu yang sudah pasti diproses hukum.
Proses hukum dilakukan karena hasil penyelidikan menemukan niat jahat menyelewengkan DD yang berimplikasi kerugian keuangan negara. Namun, lagi-lagi, pucuk pimpinan Polres Sragen itu masih enggan membuka identitas Kades atau desa mana yang diproses itu.
“Insyallah pertengahan bulan ini kami buka dan kita rilis hasilnya. Ini sedang dalam tahap pelengkapan termasuk menunggu perhitungan dan
Untuk Kades lain yang diadukan, sementara hanya sebatas maladministrasi atau pelanggaran administrasi. Meski ada pelanggaran, penyidik belum menemukan indikasi niatan jahat mengarah ke Tipikor dari belasan Kades yang turut dilaporkan itu.
Karenanya, ia meminta Kades-kades tak resah jika memang merasa tidak melakukan pelanggaran DD yang berakibat kerugian negara. “Kalau memang enggak merasa melakukan (niat jahat korupsi DD) kenapa harus resah,” tukasnya.
Terpisah, Kepala Kejari Sragen, Muh SUmartono melalui Kasie Pidana Khusus, Adi Nugraha menyampaikan soal 21 Kades yang diadukan ke Polres hal itu ranah Polres dan kejaksaan tidak mengetahui datanya. Namun ia menyampaikan sejauh ini, Kejari pun juga sudah menerima 3 aduan soal indikasi penyimpangan DD.
Dari tiga aduan dan laporan itu, satu laporan sudah pasti diproses karena memang memenuhi unsur perbuatan Tipikor yang merugikan negara. Saat ini berkas untuk satu Kades itu sudah lengkap dan sudah tuntas dipelajari, tinggal menunggu perhitungan kerugian negara dari BPK untuk segera dilimpahkan ke pengadilan Tipikor. “Kerugiannya sekitar
Rp 300an juta sekian,” tukasnya.
Sumber = jglsm
Kontributor = tim jp
Penegasan itu disampaikan Kapolres menyikapi banyaknya pertanyaan dari Kades perihal 21 desa yang disebut dilaporkan ke Polres maupun kejaksaan terkait indikasi penyimpangan DD. Kepada Joglosemar, AKBP Arif mengungkapkan dari 21 desa yang diadukan dan dilaporkan ke Polres, saat ini baru satu yang sudah pasti diproses hukum.
Proses hukum dilakukan karena hasil penyelidikan menemukan niat jahat menyelewengkan DD yang berimplikasi kerugian keuangan negara. Namun, lagi-lagi, pucuk pimpinan Polres Sragen itu masih enggan membuka identitas Kades atau desa mana yang diproses itu.
“Insyallah pertengahan bulan ini kami buka dan kita rilis hasilnya. Ini sedang dalam tahap pelengkapan termasuk menunggu perhitungan dan
Untuk Kades lain yang diadukan, sementara hanya sebatas maladministrasi atau pelanggaran administrasi. Meski ada pelanggaran, penyidik belum menemukan indikasi niatan jahat mengarah ke Tipikor dari belasan Kades yang turut dilaporkan itu.
Karenanya, ia meminta Kades-kades tak resah jika memang merasa tidak melakukan pelanggaran DD yang berakibat kerugian negara. “Kalau memang enggak merasa melakukan (niat jahat korupsi DD) kenapa harus resah,” tukasnya.
Terpisah, Kepala Kejari Sragen, Muh SUmartono melalui Kasie Pidana Khusus, Adi Nugraha menyampaikan soal 21 Kades yang diadukan ke Polres hal itu ranah Polres dan kejaksaan tidak mengetahui datanya. Namun ia menyampaikan sejauh ini, Kejari pun juga sudah menerima 3 aduan soal indikasi penyimpangan DD.
Dari tiga aduan dan laporan itu, satu laporan sudah pasti diproses karena memang memenuhi unsur perbuatan Tipikor yang merugikan negara. Saat ini berkas untuk satu Kades itu sudah lengkap dan sudah tuntas dipelajari, tinggal menunggu perhitungan kerugian negara dari BPK untuk segera dilimpahkan ke pengadilan Tipikor. “Kerugiannya sekitar
Rp 300an juta sekian,” tukasnya.
Sumber = jglsm
Kontributor = tim jp
saea
Jakarta –
Kepolisian telah meringkus tiga orang sindikat Saracen yang menyebarkan
ujaran kebencian di media sosial. Kelompok ini justru menawarkan jasa
menyebarkan ujaran kebencian bernuansa SARA dengan proposal ke berbagai
pihak.
Bahkan setiap proposal yang diberikan ke pihak lain seharga puluhan
juta. Kabag Mitra Divisi Humas Polri Kombes Awi Setiyono menegaskan
polisi akan mengincar pemesan jasa penyebaran ujaran kebencian.
“Siapa-siapanya belum bisa disampaikan, masih dalam kajian,” kata Awi, Rabu (23/8/2017) malam.
Ia masih menutup rapat-rapat siapa pihak yang pernah menggunakan jasa
Saracen ini. Hal itu lantaran polisi masih mengumpulkan barang bukti.
Karena pengumpulan barang bukti ini tidak bisa hanya berasal dari
pengakuan pelaku.
“Tidak bisa kita katakan, memang kesulitannya membuktikan siapa yang pesan ini. Benang merahnya itu tidak bisa hanya berdasarkan pengakuan,tapi kita sudah pegang pengakuan itu,” ujar Awi.
Saat ini pengumpulan barang bukti pendukung untuk mengusut siapa yang menjadi pemesan masih terkendala karena para pemesan jasa memberikan uang via tunai. Jika dibandingkan dengan transfer, maka kepolisian akan lebih mudah menelusuri jejak transaksi.
“Kita harus membuktikan itu, misalnya kontennya ini pesanannya ini pembayarannya pakai cash, kecuali kalau pakai elektronik atau transfer itu gampang lacaknya. Kalau cash and carry gitu kalau salah satunya menyangkal ya tidak bisa kalau tidak menemukan bukti lain,” kata dia.
Meski begitu, kepolisian juga akan mengusut selain tiga pelaku yang diciduk. Karena, Awi menyebut, kelompok Saracen ini memiliki hingga 800.000 akun sehingga tak menutup kemungkinan polisi akan kembali menangkap aktor penting lainnya di balik admin penyebar isu SARA dan ujaran kebencian.
“Iya tetap (usut), kita selektif prioritas. Dalam artian, bayangkan kalau kita tangkap semua akunnya saja 800.000 akun, pelaku-pelaku hatespeech semua,” ucap Awi.
“Admin-adminnya itu yang perlu kita warning sekali lagi jangan diteruskan. Satu per satu akan kita prioritaskan karena banyak akun yang annonymous itu. Termasuk mereka-mereka ini,” imbuhnya.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi meme yang berunsur SARA. Sebab ada kelompok yang memang sengaja memanfaatkan suhu panas politik dengan mengambil keuntungan sambil menyebarkan ujaran kebencian.
“Yang penting kita sudah kasih warning ke masyarakat jangan gampang termakan meme itu karena sebenarnya mereka kerjaannya begitu,” tutur Awi.
“Siapa-siapanya belum bisa disampaikan, masih dalam kajian,” kata Awi, Rabu (23/8/2017) malam.
“Tidak bisa kita katakan, memang kesulitannya membuktikan siapa yang pesan ini. Benang merahnya itu tidak bisa hanya berdasarkan pengakuan,tapi kita sudah pegang pengakuan itu,” ujar Awi.
Saat ini pengumpulan barang bukti pendukung untuk mengusut siapa yang menjadi pemesan masih terkendala karena para pemesan jasa memberikan uang via tunai. Jika dibandingkan dengan transfer, maka kepolisian akan lebih mudah menelusuri jejak transaksi.
“Kita harus membuktikan itu, misalnya kontennya ini pesanannya ini pembayarannya pakai cash, kecuali kalau pakai elektronik atau transfer itu gampang lacaknya. Kalau cash and carry gitu kalau salah satunya menyangkal ya tidak bisa kalau tidak menemukan bukti lain,” kata dia.
Meski begitu, kepolisian juga akan mengusut selain tiga pelaku yang diciduk. Karena, Awi menyebut, kelompok Saracen ini memiliki hingga 800.000 akun sehingga tak menutup kemungkinan polisi akan kembali menangkap aktor penting lainnya di balik admin penyebar isu SARA dan ujaran kebencian.
“Iya tetap (usut), kita selektif prioritas. Dalam artian, bayangkan kalau kita tangkap semua akunnya saja 800.000 akun, pelaku-pelaku hatespeech semua,” ucap Awi.
“Admin-adminnya itu yang perlu kita warning sekali lagi jangan diteruskan. Satu per satu akan kita prioritaskan karena banyak akun yang annonymous itu. Termasuk mereka-mereka ini,” imbuhnya.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi meme yang berunsur SARA. Sebab ada kelompok yang memang sengaja memanfaatkan suhu panas politik dengan mengambil keuntungan sambil menyebarkan ujaran kebencian.
“Yang penting kita sudah kasih warning ke masyarakat jangan gampang termakan meme itu karena sebenarnya mereka kerjaannya begitu,” tutur Awi.
Editor : Awi
pemesan jasa penyebar isu sara sindikat
Tiga lembaga desa hadiluwih, kecamatan sumberlawang kabupaten sragen,
hadir bersaksi sidang dugaan korupsi Dana Desa ( DD) dan Alokasi Dana
Desa ( ADD) tahun 2016 , dengan terdakwa wiranto kades hadiluwih di
pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR ) semarang, rabu ( 21/2).
Ketiga lembaga tersebut , Bambang susilo ( sekdes ) , Suharno ( LP2MD / TPK ) dan Sulistiyo wardoyo ( BPD ) . Rata – rata dalam keterangan para saksi tersebut menyebutkan segala kegiatan proyek pembangunan di desa hadiluwih dari tiga lembaga tersebut tidak di libatkan , semua di laksanakan oleh terdakwa / panitia tunggal ” kata mereka.
Menurut keterangan Suharno selaku Tim pengelola kegiatan (TPK) dari segala kegiatan seperti penyusunan RAB , pengambilan Uang, pembelanjaan material, pengerjaan proyek , pembuatan SPJ saya tidak di kasih tau, cuma setelah proyek selesai terdakwa bilang bahwa proyek telah di laksanakan dan disodori untuk tanda tangan, pokok nya saya tidak tau apa apa ” ujarnya.
Hal yang lebih menarik lagi, Keterangan di sampaikan saksi Bambang susilo sekretaris desa, Selama terdakwa menjabat sebagai kepala desa segala kegiatan yang ada di desa hadiluwih , saya tidak pernah di libatkan sama sekali.
Seperti penyusunan angaran, pembuatan SPJ Semua di tangani terdakwa. Pokok nya tidak tau apa apa.
Saat di tanya majelis hakim , kenapa tidak dilibatkan , bambang susilo menjelakan Gara – gara waktu pemilihan kepala desa , tidak memilih terdakwa ” paparnya.
Untuk di ketahui sebelum nya terdakwa wiranto di duga menyelewengkan Dana desa ( DD) dan Alokasi Dana Desa ( ADD) tahun 2016 sebesar Rp 419 juta rupiah.
Sidang yang di pimpin oleh Hakim ketua Purwono Edi Santoso .SH.MH yang di dampingi dua hakim angota itu selanjut nya akan di gelar hari senin ( 26/2/2018 ) yang rencananya Jaksa penuntut umum ( JPU) akan menghadirkan saksi ahli INSPEKTORAT kabupaten sragen .
Ketiga lembaga tersebut , Bambang susilo ( sekdes ) , Suharno ( LP2MD / TPK ) dan Sulistiyo wardoyo ( BPD ) . Rata – rata dalam keterangan para saksi tersebut menyebutkan segala kegiatan proyek pembangunan di desa hadiluwih dari tiga lembaga tersebut tidak di libatkan , semua di laksanakan oleh terdakwa / panitia tunggal ” kata mereka.
Menurut keterangan Suharno selaku Tim pengelola kegiatan (TPK) dari segala kegiatan seperti penyusunan RAB , pengambilan Uang, pembelanjaan material, pengerjaan proyek , pembuatan SPJ saya tidak di kasih tau, cuma setelah proyek selesai terdakwa bilang bahwa proyek telah di laksanakan dan disodori untuk tanda tangan, pokok nya saya tidak tau apa apa ” ujarnya.
Hal yang lebih menarik lagi, Keterangan di sampaikan saksi Bambang susilo sekretaris desa, Selama terdakwa menjabat sebagai kepala desa segala kegiatan yang ada di desa hadiluwih , saya tidak pernah di libatkan sama sekali.
Seperti penyusunan angaran, pembuatan SPJ Semua di tangani terdakwa. Pokok nya tidak tau apa apa.
Saat di tanya majelis hakim , kenapa tidak dilibatkan , bambang susilo menjelakan Gara – gara waktu pemilihan kepala desa , tidak memilih terdakwa ” paparnya.
Untuk di ketahui sebelum nya terdakwa wiranto di duga menyelewengkan Dana desa ( DD) dan Alokasi Dana Desa ( ADD) tahun 2016 sebesar Rp 419 juta rupiah.
Sidang yang di pimpin oleh Hakim ketua Purwono Edi Santoso .SH.MH yang di dampingi dua hakim angota itu selanjut nya akan di gelar hari senin ( 26/2/2018 ) yang rencananya Jaksa penuntut umum ( JPU) akan menghadirkan saksi ahli INSPEKTORAT kabupaten sragen .
mendidik bangasa
-Nusa Dua, Bali 13/10/18 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri
Mulyani Indrawati mengatakan, hingga hari ini Indonesia berhasil
memberikan kesan yang luar biasa kepada semua peserta IMF-WBG Annual
Meetings 2018.
“Di kepala mereka Indonesia bisa mengorganisir Annual Meetings dengan
baik. Semua panitia Indonesia sangat ramah, profesional dan
mengesankan. Hal ini memberikan tekanan lebih kepada Maroko yang akan
menjadi tuan rumah berikutnya,” ujar Menkeu pada Media Briefing Capaian
Indonesia dalam IMF-WBG Annual Meetings 2018 pada Sabtu (13/10) Nusa
Dua, Bali.
Menkeu menceritakan, agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi perkembangan ekonomi dunia berikut tantangan dan upaya untuk mengatasinya; pemanfaatan teknologi untuk mendorong pertumbuhan inklusif, mitigasi perubahan iklim, skema pembiayaan bencana alam; investasi pada sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pengelolaan urbanisasi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, peningkatan peran kaum wanita; serta isu-isu institusional pada IMF dan WBG.
Berbagai isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut sangat relevan dengan agenda dan kepentingan nasional, diantaranya isu investasi pada modal manusia, ekonomi digital, dan keuangan syariah.
Dalam rangkaian pertemuan ini juga diluncurkan versi pertama Human Capital Index (HCI) dimana Indonesia telah terpilih sebagai salah satu negara adaptor awal dengan pertimbangan beberapa capaian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Metodologi HCI ini diharapkan memberi pemahaman yang lebih baik untuk mengukur keberhasilan Pemerintah dalam membangun modal manusia. Dengan demikian, Pemerintah dapat memperkuat strategi investasi pembangunan modal manusia, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan.
“Banyak orang datang ke Bali memberikan pengaruh luar biasa untuk membantu Indonesia. Melinda Gates diantaranya, ingin membantu riset melalui Biofarma untuk memproduksi vaksin tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga untuk dunia,” jelas Menkeu.
Seiring dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, dalam rangkaian sidang tahunan ini Indonesia juga menandatangani sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibiayai melalui kerjasama pemerintah Indonesia dengan beberapa lembaga keuangan internasional.
“Banyak delegasi yang pernah ke Bali lebih dari 10 tahun yang lalu. Mereka melihat Indonesia benar-benar membangun infrastrukturnya. Hal ini menimbulkan harapan bahwa Indonesia berpotensi untuk diberikan pembiayaan infrastruktur di wilayah Indonesia lainnya,” kata Sri Mulyani.
Menkeu menuturkan, rangkaian sidang tahunan ini juga dimanfaatkan Indonesia untuk membahas solusi yang paling tepat terkait tanggap bencana, terutama kerangka kebijakan pembiayaan risiko bencana. “Hampir di semua acara para delegasi menyampaikan simpati atas bencana di Lombok dan Palu. Mereka berharap Indonesia bisa segera bangkit kembali,” ujar Menkeu.
Kerangka kebijakan tersebut sangat penting, mengingat secara geografis Indonesia berada di dekat batas lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia yang mengakibatkan Indonesia rawan akan bencana.
Menkeu menyampaikan, Indonesia akan segera memulai membahas instrumen baru untuk pendanaan paska bencana. “Kita juga belajar dari negara-negara lain yang sudah berpengalaman menangani bencana, dengan dukungan ADB dan Bank Dunia,” lanjutnya.
Bencana alam mengakibatkan korban meninggal dunia dan cedera serta kerusakan dan kehancuran rumah tinggal penduduk dengan kerugian ekonomi yang sangat besar. Permasalahan yang muncul adalah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana alam untuk rumah tinggal/bangunan yang telah rusak dan hancur memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal ini dapat mengancam ketahanan dan kesehatan fiskal suatu negara apabila tidak terdapat suatu kerangka kebijakan yang dapat memitigasi risiko ekonomi akibat bencana dan penanganan pasca bencana yang responsif.
Selain sebagai ketua delegasi Indonesia, Menkeu hadir dalam kapasitas sebagai Development Committee (DC) Chair, Gubernur Bank Dunia (WB) untuk Indonesia, dan Menteri Keuangan negara-negara anggota G20. Dalam rangkaian pertemuan ini, secara umum Menteri Keuangan meliputi beberapa isu penting yakni finansial teknologi dan perubahan iklim.
“Untuk pertama kali Bali Fintech principles digunakan banyak negara untuk mengembangkan teknologi finansial. Prinsip-prinsip yang dilahirkan ini membuat Indonesia banyak membantu ekonomi masyarakat. Contohnya Gojek dan Buka Lapak. Ibu-ibu yang tadinya tidak punya akses ke pasar kini bisa mendapat akses,” jelas Menkeu.
Terkait isu perubahan iklim, Menkeu mengatakan bahwa Kemenkeu bersama Kementerian Lingkungan Hidup telah membentuk BLU baru untuk mengelola dana perubahan iklim. “Kita juga bekerja sama dengan Bappenas untuk menciptakan program-program terkait penanganan perubahan iklim,” katanya.
Pertemuan utama lainnya adalah International Monetary and Financial Committee (IMFC) yang membahas prediksi kondisi global dan kebijakan yang menjadi prioritas termasuk risiko yang ditimbulkan oleh meningkatnya kerentanan keuangan, ketegangan perdagangan dan geopolitik, yang secara historis menjadi tantangan bagi prospek pertumbuhan global.
Reformasi struktural yang sudah dijalankan harus tetap diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan lapangan pekerjaan, sekaligus membantu mereka yang menanggung risiko penyesuaian integrasi ekonomi ke arah era digital terututama untuk negara berkembang.
Menkeu menambahkan, isu ini juga dibahas secara intensif melalui pathways for prosperity, sebuah platform yang diinisiasi oleh Gates Foundation bersama beberapa negara berkembang, dimana Indonesia melalui Menkeu bertindak sebagai salah satu ketua (co-chair). “Bank Dunia juga akan membantu Indonesia untuk menggunakan teknologi dalam pembangunan,” ucap Menkeu.
Menkeu juga melakukan serangkaian pertemuan bilateral untuk membahas kerjasama keuangan dan ekonomi, selain beberapa pertemuan dengan lembaga keuangan internasional, para investor, dan lembaga rating. Sebagian pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan yang sudah dijajaki sebelumnya agar manfaat yang diperoleh dapat dirasakan seoptimal dan secepat mungkin. (red.mjp/rhdyt
Menkeu menceritakan, agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi perkembangan ekonomi dunia berikut tantangan dan upaya untuk mengatasinya; pemanfaatan teknologi untuk mendorong pertumbuhan inklusif, mitigasi perubahan iklim, skema pembiayaan bencana alam; investasi pada sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pengelolaan urbanisasi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, peningkatan peran kaum wanita; serta isu-isu institusional pada IMF dan WBG.
Berbagai isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut sangat relevan dengan agenda dan kepentingan nasional, diantaranya isu investasi pada modal manusia, ekonomi digital, dan keuangan syariah.
Dalam rangkaian pertemuan ini juga diluncurkan versi pertama Human Capital Index (HCI) dimana Indonesia telah terpilih sebagai salah satu negara adaptor awal dengan pertimbangan beberapa capaian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Metodologi HCI ini diharapkan memberi pemahaman yang lebih baik untuk mengukur keberhasilan Pemerintah dalam membangun modal manusia. Dengan demikian, Pemerintah dapat memperkuat strategi investasi pembangunan modal manusia, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan.
“Banyak orang datang ke Bali memberikan pengaruh luar biasa untuk membantu Indonesia. Melinda Gates diantaranya, ingin membantu riset melalui Biofarma untuk memproduksi vaksin tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga untuk dunia,” jelas Menkeu.
Seiring dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, dalam rangkaian sidang tahunan ini Indonesia juga menandatangani sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibiayai melalui kerjasama pemerintah Indonesia dengan beberapa lembaga keuangan internasional.
“Banyak delegasi yang pernah ke Bali lebih dari 10 tahun yang lalu. Mereka melihat Indonesia benar-benar membangun infrastrukturnya. Hal ini menimbulkan harapan bahwa Indonesia berpotensi untuk diberikan pembiayaan infrastruktur di wilayah Indonesia lainnya,” kata Sri Mulyani.
Menkeu menuturkan, rangkaian sidang tahunan ini juga dimanfaatkan Indonesia untuk membahas solusi yang paling tepat terkait tanggap bencana, terutama kerangka kebijakan pembiayaan risiko bencana. “Hampir di semua acara para delegasi menyampaikan simpati atas bencana di Lombok dan Palu. Mereka berharap Indonesia bisa segera bangkit kembali,” ujar Menkeu.
Kerangka kebijakan tersebut sangat penting, mengingat secara geografis Indonesia berada di dekat batas lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia yang mengakibatkan Indonesia rawan akan bencana.
Menkeu menyampaikan, Indonesia akan segera memulai membahas instrumen baru untuk pendanaan paska bencana. “Kita juga belajar dari negara-negara lain yang sudah berpengalaman menangani bencana, dengan dukungan ADB dan Bank Dunia,” lanjutnya.
Bencana alam mengakibatkan korban meninggal dunia dan cedera serta kerusakan dan kehancuran rumah tinggal penduduk dengan kerugian ekonomi yang sangat besar. Permasalahan yang muncul adalah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana alam untuk rumah tinggal/bangunan yang telah rusak dan hancur memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal ini dapat mengancam ketahanan dan kesehatan fiskal suatu negara apabila tidak terdapat suatu kerangka kebijakan yang dapat memitigasi risiko ekonomi akibat bencana dan penanganan pasca bencana yang responsif.
Selain sebagai ketua delegasi Indonesia, Menkeu hadir dalam kapasitas sebagai Development Committee (DC) Chair, Gubernur Bank Dunia (WB) untuk Indonesia, dan Menteri Keuangan negara-negara anggota G20. Dalam rangkaian pertemuan ini, secara umum Menteri Keuangan meliputi beberapa isu penting yakni finansial teknologi dan perubahan iklim.
“Untuk pertama kali Bali Fintech principles digunakan banyak negara untuk mengembangkan teknologi finansial. Prinsip-prinsip yang dilahirkan ini membuat Indonesia banyak membantu ekonomi masyarakat. Contohnya Gojek dan Buka Lapak. Ibu-ibu yang tadinya tidak punya akses ke pasar kini bisa mendapat akses,” jelas Menkeu.
Terkait isu perubahan iklim, Menkeu mengatakan bahwa Kemenkeu bersama Kementerian Lingkungan Hidup telah membentuk BLU baru untuk mengelola dana perubahan iklim. “Kita juga bekerja sama dengan Bappenas untuk menciptakan program-program terkait penanganan perubahan iklim,” katanya.
Pertemuan utama lainnya adalah International Monetary and Financial Committee (IMFC) yang membahas prediksi kondisi global dan kebijakan yang menjadi prioritas termasuk risiko yang ditimbulkan oleh meningkatnya kerentanan keuangan, ketegangan perdagangan dan geopolitik, yang secara historis menjadi tantangan bagi prospek pertumbuhan global.
Reformasi struktural yang sudah dijalankan harus tetap diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan lapangan pekerjaan, sekaligus membantu mereka yang menanggung risiko penyesuaian integrasi ekonomi ke arah era digital terututama untuk negara berkembang.
Menkeu menambahkan, isu ini juga dibahas secara intensif melalui pathways for prosperity, sebuah platform yang diinisiasi oleh Gates Foundation bersama beberapa negara berkembang, dimana Indonesia melalui Menkeu bertindak sebagai salah satu ketua (co-chair). “Bank Dunia juga akan membantu Indonesia untuk menggunakan teknologi dalam pembangunan,” ucap Menkeu.
Menkeu juga melakukan serangkaian pertemuan bilateral untuk membahas kerjasama keuangan dan ekonomi, selain beberapa pertemuan dengan lembaga keuangan internasional, para investor, dan lembaga rating. Sebagian pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan yang sudah dijajaki sebelumnya agar manfaat yang diperoleh dapat dirasakan seoptimal dan secepat mungkin. (red.mjp/rhdyt
KEPALA SEKOLAH DI SRAGEN DIPERIKSA POLDA TERKAIT PUNGLI DAN KORUPSI
Media verda-JOURNALPOLICE.ID-Sragen- Polda jateng telah memanggil 75 kepala
sekolah diduga korupsi dan pungli kepada murid murid SDN sekab sragen
sangat meresahkan orang tua wali murid sebetulnya pantauan awak media
tidak hanya terjadi di Sekolah SD saja namun tingkat SMP dan SMA di
seluruh kab Sragen dengan dalih Komite sekolah dan pihak sekolahan tutup
mata alias ikut serta dengan dalih ini itu menurut Warsito.
Klasifiklasi: BIASA Lampiran Perihal Laporan Hasil Penyusunan dugaan
Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Bantuan Dana Alokas Khusus (DAK)
Fisik untuk Rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan jamban dan sanitasi
pada Dinas Pendidikan Kab Sragen TA 2017
Jakarta Selatan Yth.
1. Rujukan: Surat Pengaduan Sdr.RADEN ADNAN, SH, MH & REKAN Nomor 22 / KA- AP / xli / 2017 tertanggal 22 Desember 2017 tentang dugaan tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Biaya Dana Alokasi Khusus (DAK) pada SDN se Kabupaten Sragen tahun 2015 sid 2017
2. Surat Panggilan Tugas Nomor: Spnn.Gas / 145 // 2018 / Reskrimsus tanggal 19 Februari 2018 untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengurangan dana dan dana untuk peningkatan kapasitas sebagai SDN se-Kabupaten Sragen tahun 2015 sid 2017 c. Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas / 180/1/2018 / Reskrimsus, tanggal 28 Februari 2018 untuk melanjutkan proyek Pu.
Dokumen dan permintaan informasi terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana rehabilitasi ruang kelas SDN se-Kabupaten Sragen tahun 2015 sid 2017
3. Terkait dengan surat kabar di bawah Tipikor Direktorat Reskrimsus Poida Jawa Tengah telah melakukan tindakan pra penyelidikan (bahan kongkret dokumen) sebagal berikut.
Telah melakukan Permintaan tentang pihak-pihak yang sebagai benkut
1). 75 (tujuh puluh lima) orang kepala Sekolah penerima bantuan Kabupaten Sragen tahun 2017 beserta bendahara sekolah
2). 5 (lima) orang Tim Teknis / konsultan Perencana;
3). Sdr NANANG (pihak ketiga)
4). Kasi Sarpras Dinas Pendidikan Kab Sragen
5) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kab Sragen
6) Kepala Dinas Pendidikan Kab Sragen. gen b Telat 75 kepala sekolah SD telah berbicara Polda Jateng yang menggunakan DAK dan 5 dari konsultan kab Sragen.
b. Telah membantu dana untuk Dana Alokasi Knusus DAK) untuk rehabilitasi ruang kelas tahun 2017 sebagai berikut
1). Keputusan Bupati Sragen Nomor 900/1977003/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Penetapan Penerima Dan Alokasi belarja Modal Dana Alokas Khusus Fisik Bidang Pendid kan Subbid Pendidkan Sekolah Dasar Kat Sragen TA 2017
2). Juklak Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017
3) Keputusan Kepata Dinas Pencidikan dan Kebudayaan Kab. Jumlah Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Kab Sragen tahun 2017
1 Proposal Permintaan bantuan dana rehab dan pembangunan jamban dan sanitasi
2 Laporan Penggungan Dana bantuan (LPJ) sekolah penerima bantuan 2018
telah dimintakan expose digelar perkara kepada Kepala BPKP Perusangunan dari pihak BPKP c Dengan Surat Nomor B / 3860 / VIRES.3.3 / 2018 / Reskrimsus tanggal 5 Apri kian Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Audit Investigatif dan expose / gelar perkara telah dilaksanakan tanggal 12 April 2018 dan saat ini masih menunggu Berkaitan butir 1 dan 2 dl atas, surat kabar terkait laporan dugaan ak gugur Korupsi penyimpangan dana dari ruang kelas.
SDN seKabupaten Sragen tahun 2015 s / d 2017 kami sampaikan bahwa perkumpulan itu masih dalam proses penyelid kan 4. Demikian untuk menjadi maklum AN DAERAH JAWA TENGAH sebuah BRRESKRIMSUS MOHHENDRA SUHARTIYONO M.Si KOMBES POL NRP 67050615 Tembusan: 1, Kapolda Jateng 2. Irwasda Polda Jateng 3. Kabid Propam Polda Jateng 4 Kabag Bin Ops DiReskrimsus Poida Jateng.
Dan investigasi lapangan juga salah satu SMPN sumberlawang juga di kenakan Pungli melalui Komite sekolah dari tahun ketahun begitulah dalih pungli dana dana dari DAK BoS kurang sehingga seolah olah komite mewakili Wali murid setuju membantu namun menarjetkan jumlah nominal biaya atas nama Komite sekolah di sayangkan wali murid ada yg setuju, terpaksa setuju namun bagi warga gak mampu terkadang harus pinjam tetangga jual kambing dan bahkan paling ngeri pinjam rentenir bukankah itu memberatkan masyarakat hasil pantauan dan infestigasi. (Red.Mjp/rhdyt
Jakarta Selatan Yth.
1. Rujukan: Surat Pengaduan Sdr.RADEN ADNAN, SH, MH & REKAN Nomor 22 / KA- AP / xli / 2017 tertanggal 22 Desember 2017 tentang dugaan tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Biaya Dana Alokasi Khusus (DAK) pada SDN se Kabupaten Sragen tahun 2015 sid 2017
2. Surat Panggilan Tugas Nomor: Spnn.Gas / 145 // 2018 / Reskrimsus tanggal 19 Februari 2018 untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengurangan dana dan dana untuk peningkatan kapasitas sebagai SDN se-Kabupaten Sragen tahun 2015 sid 2017 c. Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas / 180/1/2018 / Reskrimsus, tanggal 28 Februari 2018 untuk melanjutkan proyek Pu.
Dokumen dan permintaan informasi terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana rehabilitasi ruang kelas SDN se-Kabupaten Sragen tahun 2015 sid 2017
3. Terkait dengan surat kabar di bawah Tipikor Direktorat Reskrimsus Poida Jawa Tengah telah melakukan tindakan pra penyelidikan (bahan kongkret dokumen) sebagal berikut.
Telah melakukan Permintaan tentang pihak-pihak yang sebagai benkut
1). 75 (tujuh puluh lima) orang kepala Sekolah penerima bantuan Kabupaten Sragen tahun 2017 beserta bendahara sekolah
2). 5 (lima) orang Tim Teknis / konsultan Perencana;
3). Sdr NANANG (pihak ketiga)
4). Kasi Sarpras Dinas Pendidikan Kab Sragen
5) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kab Sragen
6) Kepala Dinas Pendidikan Kab Sragen. gen b Telat 75 kepala sekolah SD telah berbicara Polda Jateng yang menggunakan DAK dan 5 dari konsultan kab Sragen.
b. Telah membantu dana untuk Dana Alokasi Knusus DAK) untuk rehabilitasi ruang kelas tahun 2017 sebagai berikut
1). Keputusan Bupati Sragen Nomor 900/1977003/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Penetapan Penerima Dan Alokasi belarja Modal Dana Alokas Khusus Fisik Bidang Pendid kan Subbid Pendidkan Sekolah Dasar Kat Sragen TA 2017
2). Juklak Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017
3) Keputusan Kepata Dinas Pencidikan dan Kebudayaan Kab. Jumlah Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Kab Sragen tahun 2017
1 Proposal Permintaan bantuan dana rehab dan pembangunan jamban dan sanitasi
2 Laporan Penggungan Dana bantuan (LPJ) sekolah penerima bantuan 2018
telah dimintakan expose digelar perkara kepada Kepala BPKP Perusangunan dari pihak BPKP c Dengan Surat Nomor B / 3860 / VIRES.3.3 / 2018 / Reskrimsus tanggal 5 Apri kian Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Audit Investigatif dan expose / gelar perkara telah dilaksanakan tanggal 12 April 2018 dan saat ini masih menunggu Berkaitan butir 1 dan 2 dl atas, surat kabar terkait laporan dugaan ak gugur Korupsi penyimpangan dana dari ruang kelas.
SDN seKabupaten Sragen tahun 2015 s / d 2017 kami sampaikan bahwa perkumpulan itu masih dalam proses penyelid kan 4. Demikian untuk menjadi maklum AN DAERAH JAWA TENGAH sebuah BRRESKRIMSUS MOHHENDRA SUHARTIYONO M.Si KOMBES POL NRP 67050615 Tembusan: 1, Kapolda Jateng 2. Irwasda Polda Jateng 3. Kabid Propam Polda Jateng 4 Kabag Bin Ops DiReskrimsus Poida Jateng.
Dan investigasi lapangan juga salah satu SMPN sumberlawang juga di kenakan Pungli melalui Komite sekolah dari tahun ketahun begitulah dalih pungli dana dana dari DAK BoS kurang sehingga seolah olah komite mewakili Wali murid setuju membantu namun menarjetkan jumlah nominal biaya atas nama Komite sekolah di sayangkan wali murid ada yg setuju, terpaksa setuju namun bagi warga gak mampu terkadang harus pinjam tetangga jual kambing dan bahkan paling ngeri pinjam rentenir bukankah itu memberatkan masyarakat hasil pantauan dan infestigasi. (Red.Mjp/rhdyt
pati
Awak media juga sudah mengecek ulang, bahwa tidak ada papan informasi
yang disandarkan disamping bangunan seperti apa yang dikatakan oleh
KADES.
Selama ini KADES seakan akan menyembunyikan keterbukaan informasi
kepada publik. Warga juga menuding jika ada permainan dalam pembangunan
tersebut.(red.mjp. yusuf/doni
Pembangunan penambahan kantor desa yang berada di desa Sendangrejo kecamatan Tayu kabupaten Pati menjadi tanda tanya besar masyarakat sekitar.
Dari hasil penelusuran awak media journal police dilapangan, ternyata benar adanya apa yang dipertanyakan oleh warga, jika pembangunan penambahan disamping balai desa tanpa dipasang papan informasi.
Kepala desa Sendangrejo Suliyanto ketika dikonfirmasi oleh media melalui sambungan telepon mengatakan, ” Sebenarnya sudah dipasang papan informasi, tetapi setelah itu dilepas lagi karena takut rusak dan disandarkan sebelah bangunan. ” Katanya ( 12/10 )
Lebih lanjut, bangunan tersebut untuk menambah fasilitas kantor dengan anggaran sebesar 80 juta dan itu diambil dari dana desa ( DD ), proses pembangunan sudah hampir 2 minggu. Ungkapnya
Warga dan media tidak percaya begitu saja dengan keterangan yang diberikan oleh KADES. Masalahnya selama proses pembangunan yang hampir 2 minggu memang belum pernah dipasangi papan informasi
trebusyet
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Padang Lawas Utara
Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan study banding di Kantor
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati Senin (21/5). Kegiatan study
banding yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Padang Lawas Utara ini
untuk mencari tahu proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di daerahnya
yang diikuti oleh 1 pasangan calon (Paslon).
“Kami datang ke KPU Pati karena menganggap proses Pilkada Pati yang pernah dilakukan dengan 1 paslon dianggap sukses, sehingga kami ingin tahu bagaimana cara sistem regulasi yang dilakukan,”Ungkap Ketua Panwaslu Kabupaten Padang Lawas Utara Marakali Harahap, yang didampingi komisioner Panwaslu Mus Mulyadi Siregar dan Panggabean usai melakukan pertemuan dengan Komisioner KPU Pati Senin (21/5).
Menurutnya, Kontes pelaksanaan Pilkada yang akan digelar di Kabupaten Padang Lawas Utara hanya diikuti 1 peserta Paslon, dan sebagai institusi pengawasan melihat untuk sistem pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Pati ada kesamaan di setiap tahapan regulasi dengan pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas Utara.”Calon tunggal yang sudah ditetapkan di daerah kami hanya diikuti 1 paslon tunggal, dan pastinya untuk regulasi yang dilaksanakan sama dengan Pilkada di Pati sebelumnya,”Jelas Marakali.
Sampai saat ini, Kata Dia, Dengan kondisi Pilkada yang hanya diikuti 1 Paslon, untuk partisipasi masyarakat menentukan hak pilihnya tidak menurun, apalagi proses Pilkada 1 paslon ini baru pertama kali dilaksanakan, sehingga masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara ingin tahu bagaimana sistem dan regulasi pelaksanaan Pilkada tersebut.
“Baru pertama kali disana dan masyarakat juga ingin tahu terhadap regulasi 1 paslon, apabila ada peluang menurunnya partisipasi, itu sebuah jawaban, dan sejauh ini untuk potensi partisipasi cukup sedikit, hanya saja untuk mengantisipasi hal itu, langkah kita adalah melakukan sosialisasi di setiap daerah,”Paparnya.
Meski begitu, Lanjut Dia, Pihaknya menginginkan agar hak partisipasi untuk menentukan hak pilih masyarakat tidak menurun, karena selaku panitia pengawas akan berupaya untuk saring dengan KPU di Kabupaten Padang Lawas Utara, bagaimana upaya untuk meningkatkan pemilih yang hanya diikuti oleh 1 paslon.
“Intinya yang mendasari kami datang kesini (Pati, red), untuk menggali pelaksanaan Pilkada di Pati dengan 1 Paslon, dan disinkronkan di daerah kami,”Tutupnya.
Sumber : fuad,whk jp
“Kami datang ke KPU Pati karena menganggap proses Pilkada Pati yang pernah dilakukan dengan 1 paslon dianggap sukses, sehingga kami ingin tahu bagaimana cara sistem regulasi yang dilakukan,”Ungkap Ketua Panwaslu Kabupaten Padang Lawas Utara Marakali Harahap, yang didampingi komisioner Panwaslu Mus Mulyadi Siregar dan Panggabean usai melakukan pertemuan dengan Komisioner KPU Pati Senin (21/5).
Menurutnya, Kontes pelaksanaan Pilkada yang akan digelar di Kabupaten Padang Lawas Utara hanya diikuti 1 peserta Paslon, dan sebagai institusi pengawasan melihat untuk sistem pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Pati ada kesamaan di setiap tahapan regulasi dengan pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas Utara.”Calon tunggal yang sudah ditetapkan di daerah kami hanya diikuti 1 paslon tunggal, dan pastinya untuk regulasi yang dilaksanakan sama dengan Pilkada di Pati sebelumnya,”Jelas Marakali.
Sampai saat ini, Kata Dia, Dengan kondisi Pilkada yang hanya diikuti 1 Paslon, untuk partisipasi masyarakat menentukan hak pilihnya tidak menurun, apalagi proses Pilkada 1 paslon ini baru pertama kali dilaksanakan, sehingga masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara ingin tahu bagaimana sistem dan regulasi pelaksanaan Pilkada tersebut.
“Baru pertama kali disana dan masyarakat juga ingin tahu terhadap regulasi 1 paslon, apabila ada peluang menurunnya partisipasi, itu sebuah jawaban, dan sejauh ini untuk potensi partisipasi cukup sedikit, hanya saja untuk mengantisipasi hal itu, langkah kita adalah melakukan sosialisasi di setiap daerah,”Paparnya.
Meski begitu, Lanjut Dia, Pihaknya menginginkan agar hak partisipasi untuk menentukan hak pilih masyarakat tidak menurun, karena selaku panitia pengawas akan berupaya untuk saring dengan KPU di Kabupaten Padang Lawas Utara, bagaimana upaya untuk meningkatkan pemilih yang hanya diikuti oleh 1 paslon.
“Intinya yang mendasari kami datang kesini (Pati, red), untuk menggali pelaksanaan Pilkada di Pati dengan 1 Paslon, dan disinkronkan di daerah kami,”Tutupnya.
Sumber : fuad,whk jp
piyeee
JP-JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kondisi perekonomian global pada 2019 masih dalam kondisi tidak pasti. Berbagai faktor eksternal masih menjadi penyebab ekonomi global dalam ketidakpastian di tahun 2019.
Adapun kedua faktor tersebut meliputi resesi ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat. Dan yang kedua adalah masih berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China.
Utang Luar Negeri Indonesia Naik 5,3% Jadi USD360,5 Miliar jelang Akhir 2018, Sri Mulyani Pelototi Ekonomi Dalam Negeri dan Global
“Kita akan memasuki 2019 dengan banyak ketidakpastian. Di G-20 di Argentina kemarin mengatakan bahwa mereka merevisi outlook ekonomi global tahun depan,” ujarnya dalam acara Properti Outlook di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (17/12/2018).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia memperkirakan pada 2019 diperkirakan ekonomi Amerika Serikat masih akan tumbuh tinggi. Hal tersebut cukup berpengaruh terhadap perekonomian global.
“Orang masih melihat Amerika tumbuh tinggi apakah masih akan berlangsung sampai 2019,” ucapnya.
Di sisi lain lanjut Sri Mulyani, perekonomian global juga masih akan dibayangi oleh kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed. Seperti diketahui The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya satu kali lagi pada akhir Desember 2018.
“Selain confidence kita juga melihat berbagai tren yang harus kita waspadai. Meskipun The Fed dapat tekanan dari Trump (Presiden AS) namun mereka akan menaikkan suku bunga pada akhir tahun ini atau tahun depan,” jelasnya.
Wanita yang kerap disapa Ani itu juga mengatakan, jika pereknomian global juga akan menggoyang nilai tukar mata uang. Sebab, akan ada pengetatan likuiditas di perbankan.
Pengetatan likuiditas juga secara tidak langsung akan memengaruhi sektor properti. Oleh karena itu, sektor properti perlu berhati-hati lagi dalam menghadapi tahun 2019.
“Jumlah uang yang beredar akan semakin ketat. Kita akan terpengaruh dua indikasi ini. Itu adalah dua faktor yang memengaruhi sektor properti,” jelasnya.(red.mjp/rhdyt.sbr:okezon)
Dokumen Sakti Daftar Nama -Nama Musuh Besar Para Garong Negeri Indonesia
Orang yang kuat adalah orang yang sabar dan lurus
JP-jakarta-Jokowi papers adalah dokumen nama-nama orang Indonesia, pengusaha Indonesia, perusahaan Indonesia dan para koruptor alias para garong pencuri uang rakyat yang selama ini menyimpan uangnya di luar negeri. Nama-nama tersebut ada di kantong Jokowi. Mereka itu semua sejatinya adalah garong, perampok uang rakyat yang diam-diam menyimpan uangnya di luar Indonesia. Dokumen sakti ini aman berada di kantong Jokowi. Tak heran banyak sekali pihak yang terusik dan terganggu dengan sepak terjang Jokowi.
Harta para garong ini disimpan rapi entah di negara Singapura atau di luar Singapura dengan tujuan bebas pajak atau menyelamatkan uang hasil kejahatan korupsi. Presiden Jokowi paham modus mereka dan bukan basa basi, dirinya dan jajaran pemerintahannya akan mengejar mereka semua. Dengan tujuan mulia yaitu dana segar untuk pembangunan negeri demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Satu yang patut digaris bawahi tentang sosok yang bernama Joko Widodo Presiden RI ke 7 adalah keberaniannya yang luar biasa menghadapi para maling, garong, pengkhianat di negeri. Mengapa Jokowi berani? Karena Jokowi tidak punya beban masa lalu, TIDAK PUNYA KEPENTINGAN APAPUN dan dengan siapapun. Semua Jokowi lakukan demi KECINTAANNYA kepada negeri ini.
Sosok pemimpin yang sangat mencintai negeri melekat kuat di tubuh Jokowi. Bersih dan tidak korupsi, itulah sosok Jokowi di mata Mahfud MD ditambah lagi keluarganya tidak ikut-ikutan.
Beberapa kali dalam berbagai kesempatan pidatonya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya tahu bahwa banyak orang Indonesia dan perusahaan Indonesia menyimpan trilyunan uangnya di bank-bank di negeri, entah di bank Singapura atau di luar Singapura. Jokowi menyinggung nama-nama tersebut sudah ada di kantongnya.
Di tahun 2016 Jokowi telah mengingatkan bahwa pada 2018 akan ada keterbukaan informasi yang tidak bisa dicegah oleh negara manapun. Sehingga, nantinya uang orang di Indonesia yang ada di Singapura berapa, yang ada di Swiss berapa, yang ada di Hong Kong berapa, semuanya akan terbuka karena memang aturan internasional sudah ditanda- tangani semuanya.
http://setkab.go.id/datanya-sudah-ada-presiden-jokowi-uang-kita-yang-disimpan-di-luar-negeri-rp-11-000-triliun/
Dalam kesempatan lain di pidatonya, kembali Jokowi menyinggung banyaknya koruptor dari Indonesia yang menyimpan uangnya di bank-bank di Swiss dalam jumlahnya lebih dari seribu triliun rupiah . Dengan tegas Jokowi mengatakan untuk simpanan di bank Swiss itu dirinya akan menyita uang para koruptor tersebut.
Untuk itu kiranya beberapa upaya tengah digalang pemerintah Indonesia agar terjadi kesepakatan atau kerja sama dengan Pemerintah Swiss untuk mengembalikan uang uang hasil korupsi itu ke Indonesia. Apakah ini sekedar gertakan? Nyatanya tidak, ini sekali lagi tentang keberanian sosok yang bernama Jokowi dalam merampas harta para koruptor yang selama ini tersimpan rapi di bank Swiss.
Di hari Minggu lalu tanggal 9 Desember 2018, bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi sedunia, Presiden Joko Widodo mempertegas komitmennya dalam mengejar para koruptor yang menyembunyikan uang hasil korupsi di luar negeri. Jokowi menegaskan, aparat penegak hukum juga tidak memberikan toleransi sedikitpun kepada tersangka koruptor yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri.
Salah satu tempat persembunyian hasil korupsi tersebut berada di Swiss yang terkenal dengan layanan perbankannya. Layanan yang baik ini diikuti dengan tax haven atau pajak yang kecil bahkan bisa juga bebas pajak. Hal ini menyebabkan Swiss sebagai salah satu negara tujuan utama dalam menyimpan dana hasil korupsi.
Bersama-sama pemerintah Swiss, pemerintah Indonesia telah mencapai titik terang dalam menandatangani mutual legal assignment (MLA). MLA ini merupakan platform yang legal untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang koruptor sembunyikan. Sehingga, dengan adanya MLA, harta dan aset dari para koruptor bisa menjadi sitaan Negara. Upaya ini telah dilakukan sejak tahun 2015 yang lalu dan di akhir 2018 tinggal di tanda tangani kedua belah pihak seperti yang dikemukakan oleh Dubes Indonesia untuk Swiss, Muliawan Hadad.
Pemerintah Swiss dan Pemerintah Indonesia selangkah lebih dekat untuk meneken perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA). Penandatanganan perjanjian hanya tinggal menunggu waktu.
Demikian dikemukakan Dubes Indonesia untuk Swiss Muliaman D. Hadad melalui pesan singkatnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (13/12/2018).
“MLA siap untuk ditandatangani. Saat ini sedang cari waktu dari kedua belah pihak,” kata Muliaman.
https://www.cnbcindonesia.com/market/20181213162744-17-46282/siap-siap-wni-tak-bisa-lagi-sembunyikan-uang-di-swiss
Adanya kesepakatan lewat MLA antara Indonesia-Swiss menjadi sinyal bagi dunia internasional untuk berkomitmen kuat dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, terutama pencucian uang dari usaha hasil korupsi. Oleh karena itu, program tersebut menunjukkan ketegasan sikap pemerintah RI yang tidak menolerir segala bentuk korupsi atau money laundering.
Tegasnya sikap Jokowi berhadapan dengan para koruptor alias para penggarong negeri sudah pasti membuat banyak pihak terusik dan terganggu. Jadi tak perlu heran mengapa setiap kebijaksanaan dan kebijakan di pemerintahan Jokowi selalu penuh dengan cibiran, nyinyiran dan julidnya manusia-manusia licik pembenci Jokowi.
Mereka yang terusik kepentingannya sudah pasti para membenci Jokowi. Selalu mencoba cara untuk melengserkan sekaligus bila perlu menghancurkan Jokowi. Para perampok, pencuri, perusak negeri ini setiap hari berkeliaran mencari celah menghantam dari segala sisi setiap kebijakan pemerintah secara vulgar tanpa ada kata risih apalagi malu.
Mereka akan menggerakkan siapapun agar tujuannya tercapai. Untuk menutupi kedok busuknya para mafia tersebut bertingkah laku macam pembela negeri. Mereka bisa jadi menyaru menjadi elit politik, pengamat, tokoh agama ataupun politisi setengah jadi.
Tujuan para garong, perampok, maling dan perusak negeri ini tidak tidak lain semata-mata hanya demi uang dan kekuasaan. Tidak heran segala cara akan mereka tempuh termasuk menggadaikan dirinya termasuk berpihak pada negara asing. Tidak percaya? Silahkan merenung dan berpikir mengapa pemerintahan Jokowi sepanjang tahun selalu penuh dengan fitnahan, nyinyiran dan hujatan.(red.didik samin copasz;seword)
gedung papak
LPOLICE.ID , PURWODADI –Penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia memang sudah berakhir.
Namun, noda hitam yang ditorehkan penjajah tak lenyap begitu saja dalam memori rakyat Indonesia.
Selama 3,5 tahun Indonesia dijajah Jepang, sedangkan pendudukan Belanda di Indonesia lebih lama lagi hingga beratus tahun.
Kekejaman penjajah pada masa sebelum kemerdekaan itu meninggalkan jejak-jejak luka masa lalu.
Di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan sejarah kelam kebrutalan tentara Belanda dan tentara Jepang.
Gedung Papak, begitu warga setempat menyebut rumah kuno seluas 338,5 meter persegi tersebut.
Dinamai “papak” karena atapnya datar tak bergenting.
Gedung Papak berdiri di atas lahan Perhutani KPH Gundih di Desa Geyer, Kecamatan Geyer, Grobogan.
Lokasinya di tengah perkampungan yang tak jauh dari KPH Gundih.
Bangunan megah dengan arsitektur khas Belanda tempo dulu itu tak terawat kendati tercatat sebagai bangunan cagar budaya.
Gumpalan debu kotor menempel di mana-mana hingga sarang laba-laba pun menggantung tak beraturan di banyak sudut ruangan.
Ada delapan ruangan kamar yang luas.
Empat ruang di lantai bawah dan empat ruang di lantai atas.
Setiap pintu masuk berukuran tiga meter, tak selazim bangunan rumah pada umumnya.
Lantai beralaskan plester menyerupai semen.
Ada juga kamar mandi dengan bak kecil serta dapur yang dilengkapi kompor tanam berupa tungku.
Untuk menuju lantai kedua dari lantai pertama, ada tangga usang terbuat dari kayu dengan anak tangga selebar setengah meter.
Beberapa ranjang besi berkelambu tanpa kasur juga dibiarkan tergeletak di kamar.
Tak ada hiasan yang menempel di dinding.
Hanya keheningan yang memancar dari baliknya.
Kesan angker kental terasa saat memasukinya pada Jumat (1/9/2017) siang.
Entah terbawa suasana karena sudah lama tak berpenghuni atau terbayang sisa-sisa kisah tragisnya.
Bagian dalam bangunan lawas yang berkonstruksi dinding serta kayu itu begitu kotor, sunyi, dan gelap.
Penjaga Gedung Papak sengaja membuka sejumlah jendela di rumah klasik itu untuk mempersilakan cahaya dan udara segar menyusup.
Meski tak terurus, bangunan ini masih terlihat kokoh dan tak meninggalkan unsur keasliannya.
Gedung Papak menjadi salah satu bukti adanya praktik perbudakan seks yang dilakukan kolonialisme Jepang.
Pada masa pendudukan Jepang, istilah “jugun ianfu” sangat terkenal di telinga beberapa kalangan.
Terutama para gadis-gadis asli Indonesia waktu itu.
Jugun Ianfu dijabarkan sebagai tawanan budak seks bagi para tentara Jepang.
Istilah yang digunakan kolonialisme Jepang pada masa Perang Dunia II untuk menyebut para wanita yang dipaksa menjadi pemuas nafsu pasukannya.
Siapa sangka Gedung Papak dahulu adalah rumah bordil yang dihuni para tawanan, yaitu gadis-gadis belia yang merupakan warga asli Kabupaten Grobogan.
Para bunga desa yang malang itu dipaksa memuaskan hasrat seksual tentara Jepang.
“Kebanyakan wanita yang menjadi korban kekerasan seksual tentara Jepang malu dan menghilang. Ada seorang nenek saksi bisu yang menjadi korban budak seksual tentara Jepang. Setahun sekali ia datang diantar keluarganya ke Gedung Papak. Namanya Sri Sukanti,” tutur Sokiran (60), penjaga Gedung Papak.
Menurut Sokiran, nenek itu kerap menangis dan marah ketika datang ke Gedung Papak.
Nenek itu kemudian menceritakan sejarah kelam gedung tersebut.
“Di kamar di Gedung Papak, ia dan gadis lain yang diculik digilir paksa jadi tawanan budak seks tentara Jepang,” kata Sokiran.
Administratur Perum Perhutani KPH Gundih Divisi Regional Jateng, Sudaryana, menyebut Gedung Papak dibangun tahun 1919 sebagai markas besar tentara Belanda.
Gedung tersebut juga difungsikan sebagai tempat penyiksaan pribumi yang dianggap membangkang.
“Hingga akhirnya Gedung Papak dikuasai tentara Jepang. Pada masa itulah Gedung Papak dijadikan rumah bordil yang diisi jugun ianfu atau gadis-gadis pribumi yang dijadikan tawanan budak seks tentara jepang. Mereka digilir saat usia masih belia. Ibu Sri Sukanti adalah saksi bisu kekejaman tentara Jepang. Keberadaan beliau kini belum diketahui lagi,” tutur Sudaryana.
Setelah tentara Jepang hengkang dari Indonesia, pada 1953 Gedung Papak diambil alih Perum Perhutani sebagai rumah dinas Administratur KPH Gundih.
Sejak itu, Gedung Papak belum pernah dipugar.
“Saat itu satu keluarga Administratur KPH Gundih meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Gedung Papak tidak difungsikan lagi dan kami tugaskan warga untuk menjaganya,” papar dia.
Kini, KPH Gundih berencana menghidupkannya dengan mempercantik bangunan serta mengelolanya menjadi obyek wisata unggulan di Kabupaten Grobogan.
Setelah perbaikan bangunan terealisasi nanti, Gedung Papak akan diusulkan sebagai bagian dari paket wisata.
“Akan kami jadikan sebagai museum. Biar masyarakat tahu ada sejarah kelam kejahatan tentara Belanda dan Jepang di Grobogan. Tentu kami akan berkoordinasi dengan pemerintah Belanda atau Jepang mengingat besarnya anggaran nantinya,” ujar Sudaryana.
Wakil Administratur KPH Gundih Kuspriyadi menambahkan, Gedung Papak konon memiliki penjara bawah tanah peninggalan Belanda yang dijadikan sebagai tempat penyiksaan pribumi.
Kebenaran mengenai informasi itu akan ditelusuri setelah Gedung Papak difungsikan lagi nanti.
“Gedung Papak sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh BPCB Jateng. Konon ada ruang bawah tanah dan bahkan ada peninggalan emasnya juga,” tuturnya
didik samin
POLICE.ID – Ada beberapa versi cerita sunan lawu….maka
jarang saya posting, karena akan menimbulkan banyak pertanyaan… salah
satunya menurut Pusaka Jawatimuran, saya sampaikan sebagian kisahnya sbb
: “Wahai anakku Prabu Brawijaya. Telah datang waktunya kamu kembali ke
alam dewa-dewa. Tugasmu di dunia telah selesai dan pulung keraton telah
pindah ke Bintara. Untung.lah yang mendapatkannya ialah puteramu sendiri
R. Patah. Kamu menjadi penutup ratu Budha, anakmu R. Patah menjadi raja
Islam yang pertama. Oleh karena itu cepatlah engkau moksa, karena telah
tersedia kerajaan baru bagimu.”
Lama Prabu Brawijaya duduk terpekur, mengatur pikiran dan
perasaannya. Baginda telah jelas menerima perintah dewa dewa. Waktu
pergi telah datang. Waktu yang telah lama dinanti nantikan. Tetapi
mengapa datangnya masih terasa tiba-tiba. Baginda terpekur, mengatur
perpisahannya, diikuti oleh semadi yang Iebih khidmat, lebih tenang dan
tenteram. Baginda bersedia moksa. Di angkasa terdengar suara yang
meledak, yang keras tiada tara. Seluruh kota Majapahit
berguncang-guncang. Makin lama makin pekat .. . makin pekat. Sri Baginda
telah moksa dengan seluruh istananya. Semua keluarganya, isteri-isteri
dan anak-anak yang masih belum dewasa dibawa serta oleh Baginda, pindah
ke kerajaan yang baru. Kata orang yang tahu akan alam yang gaib, Sri
Baginda pindah ke gunung Lawu, dan berganti gelar menjadi Sunan Lawu
Keesokan harinya, pada waktu ayam mulai berkokok, R. Bondan Surati
dengan dua orang pelayannya bernama Kanta dan Kanti masuk ke istana
hendak menghadap Baginda, tetapi didapatinya istana telah hilang, yang
tinggal hanyalah sebuah danau tepat di tempat istana dahulu. Rasa kosong
merayap ke dalam hatinya. Ia merasa, bahwa Sri Baginda telah
melarangnya melawan musuh, buktinya tiada sebuah pusaka pun yang
tertinggal. Oleh karena itu ia berniat meninggalkan kerajaan, hanya
diikuti oleh Kanta dan Kanti.
Tetapi sebenarnya masih ada yang ditinggalkan Sri Baginda, yaitu
permaisuri Dwarawati, karena permaisuri itu telah Islam dan tinggal di
istana yang lain yang bernama Gentan.
Delapan hari kota Majapahit diliputi oleh kegelapan. Telah tersiar
bahwa prabu Brawijaya telah moksa. R. Bondan Surati telah lolos. Para
adipati di bawah pimpinan Arya Simping memutuskan untuk menyerah .
Bahkan Ratu Dwarawati menyetujui putusan itu . Hanyalah putera-puteri
Baginda tidak mau menyerah dan melarikan diri pada waktu malam. Oleh
karena itu segera mereka mengumpulkan senjatanya untuk diserahkan kepada
senapati Bintara.
Pada hari yang baik dengan tak bersenjata sebilah pun para dipati
di bawah pimpinan Arya Simping menyambut tentara Bintara dan langsung
menemui Patih Wanasalam, yang membawa mereka menghadap Adipati Natapraja
untuk menyatakan takluknya. Sang adipati sangat heran mendengar, bahwa
Sri Baginda telah moksa. Iapun sangat sedih, ingat bahwa Sri Baginda itu
masih ayahnya sendiri.
Sunan Lawu menurut wikipedia, beda lagi ,
Sebagian kisahnya sbb:Pada malam itu pulalah Sang Prabu dengan
hanya disertai pemomongnya yang setia Sabdopalon diam-diam meninggalkan
keraton dan melanglang praja dan pada akhirnya naik ke Puncak Lawu.
Sebelum sampai di puncak, dia bertemu dengan dua orang kepala dusun
yakni Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Sebagai abdi dalem yang setia
dua orang itu pun tak tega membiarkan tuannya begitu saja. Merekapun
pergi bersama ke puncak Harga Dalem.
Saat itu Sang Prabu bertitah, “Wahai para abdiku yang setia sudah
saatnya aku harus mundur, aku harus muksa dan meninggalkan dunia ramai
ini. Dipa Menggala, karena kesetiaanmu kuangkat kau menjadi penguasa
gunung Lawu dan membawahi semua mahluk gaib dengan wilayah ke barat
hingga wilayah gunung Merapi/gunung Merbabu, ke timur hingga gunung
Wilis, ke selatan hingga Pantai selatan , dan ke utara sampai dengan
pantai utara dengan gelar Sunan Gunung Lawu. Dan kepada Wangsa Menggala,
kau kuangkat sebagai patihnya, dengan gelar Kyai Jalak.
Tak kuasa menahan gejolak di hatinya, Sabdopalon pun memberanikan
diri berkata kepada Sang Prabu: Bila demikian adanya hamba pun juga
pamit berpisah dengan Sang Prabu, hamba akan naik ke Harga Dumiling dan
meninggalkan Sang Prabu di sini.
Singkat cerita Sang Prabu Brawijaya pun muksa di Harga Dalem, dan
Sabdopalon moksa di Harga Dumiling. Tinggalah Sunan Lawu Sang Penguasa
gunung dan Kyai Jalak yang karena kesaktian dan kesempurnaan ilmunya
kemudian menjadi mahluk gaib yang hingga kini masih setia melaksanakan
tugas sesuai amanat Sang Prabu Brawijaya.
dan mungkin masih ada beberapa versi lagi mengenai Sunan Lawu yang tidak kami wedar disini… wallahualam bishshawab
TANGKAP LA NYALLA..! FITNAH BESAR , JANGAN MENTANG-MENANG DUKUNG JOKOWI
-jakarta-Pengakuan dan maaf tak membuat La Nyalla Mattalitti bebas
dari hukum. Bahkan, bekas kader Partai Gerindra itu tetap bisa
dijebloskan ke penjara sekalipun Jokowi sudah memberinya maaf.
“Pengakuan dalam hukum pidana itu tidak menghapuskan. Walaupun sudah dimaafkan Jokowi, kasusnya bisa diusut,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di Jakarta, Senin (16/12).
La Nyalla Mattalitti tiga kali meminta maaf kepada Joko Widodo. Usai menghadiri konsolidasi caleg PKB di Jakarta, hari ini, Jokowi mengungkapkan permintaan maaf disampaikan La Nyalla dalam pertemuan di Surabaya.
Menurut Jokowi, permintaan maaf pertama disampaikan La Nyalla karena ia adalah salah satu sosok di balik Obor Rakyat, tabloid berisi fitnah terkait Jokowi dan keluarga yang beredar pada Pilpres 2014.
Kedua, La Nyalla meminta maaf karena menyebarkan isu Jokowi adalah aktivis atau anggota Partai Komunis Indonesia. Soal permintaan maaf La Nyalla yang ketiga, Jokowi mengatakan tak bisa menyampaikannya ke publik.
Atas pengakuan La Nyalla, Mahfud menyebut ketua Kadin Jawa Timur itu bisa dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik sesuai Pasal 310 KUHP atau menyebarkan berita bohong sebagaimana dimaksud dalam UU No 1/1946. Untuk ketentuan yang pertama La Nyalla bisa diproses jika ada pengaduan dari Jokowi.
“Waktunya sudah lewat. Itu delik aduan. Harus Pak Jokowi yang ngadu. Kalau UU Nomor 1 Tahun 1946 dia (La Nyalla) menyebarkan berita bohong. Ancamannya 10 tahun kadaluarsanya 12 tahun. Masih bisa ditangkap hari ini,” jelas Mahfud.
Mahfud mengatakan keliru bila menyebut kasus Obor Rakyat sudah kadaluarsa. Yang kadaluarsa, menurutnya, adalah hak Jokowi untuk melapor, adapun hak hukumnya masih berlaku. Karena itulah Mahfud juga mengingatkan kepolisian bertindak profesional karena kasus La Nyalla tidak perlu pengaduan.
“Jangan karena pendukung Jokowi terus dibiarkan. Saya berbicara dalam ranah hukum, profesional. Proses dong La Nyalla,” ucap Mahfud.
Mahfud menyebut kasus La Nyalla lebih berat dari kasus bohong Ratna Sarumpaet. Ratna berbohong soal dirinya sendiri, sementara perbuatan La Nyalla sesuai pengakuannya, berisi fitnah, SARA dan mengarah ke individu Jokowi.
“Saya bicara orang hukum. Saya dulu keras, Ratna harus ditangkap agar tidak mudah orang memfitnah orang. Kasus ini (La Nyalla) kayak Ratna, langsung proses. Pakai UU ITE juga, gak perlu aduan. Ancamannya kalau ITE 6 tahun dendanya satu miliar. Belum kadaluarsa ini,” tukas Mahfud MD.[red.mjp/rhdyt.sbr:rdrprbm)
“Pengakuan dalam hukum pidana itu tidak menghapuskan. Walaupun sudah dimaafkan Jokowi, kasusnya bisa diusut,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di Jakarta, Senin (16/12).
La Nyalla Mattalitti tiga kali meminta maaf kepada Joko Widodo. Usai menghadiri konsolidasi caleg PKB di Jakarta, hari ini, Jokowi mengungkapkan permintaan maaf disampaikan La Nyalla dalam pertemuan di Surabaya.
Menurut Jokowi, permintaan maaf pertama disampaikan La Nyalla karena ia adalah salah satu sosok di balik Obor Rakyat, tabloid berisi fitnah terkait Jokowi dan keluarga yang beredar pada Pilpres 2014.
Kedua, La Nyalla meminta maaf karena menyebarkan isu Jokowi adalah aktivis atau anggota Partai Komunis Indonesia. Soal permintaan maaf La Nyalla yang ketiga, Jokowi mengatakan tak bisa menyampaikannya ke publik.
Atas pengakuan La Nyalla, Mahfud menyebut ketua Kadin Jawa Timur itu bisa dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik sesuai Pasal 310 KUHP atau menyebarkan berita bohong sebagaimana dimaksud dalam UU No 1/1946. Untuk ketentuan yang pertama La Nyalla bisa diproses jika ada pengaduan dari Jokowi.
“Waktunya sudah lewat. Itu delik aduan. Harus Pak Jokowi yang ngadu. Kalau UU Nomor 1 Tahun 1946 dia (La Nyalla) menyebarkan berita bohong. Ancamannya 10 tahun kadaluarsanya 12 tahun. Masih bisa ditangkap hari ini,” jelas Mahfud.
Mahfud mengatakan keliru bila menyebut kasus Obor Rakyat sudah kadaluarsa. Yang kadaluarsa, menurutnya, adalah hak Jokowi untuk melapor, adapun hak hukumnya masih berlaku. Karena itulah Mahfud juga mengingatkan kepolisian bertindak profesional karena kasus La Nyalla tidak perlu pengaduan.
“Jangan karena pendukung Jokowi terus dibiarkan. Saya berbicara dalam ranah hukum, profesional. Proses dong La Nyalla,” ucap Mahfud.
Mahfud menyebut kasus La Nyalla lebih berat dari kasus bohong Ratna Sarumpaet. Ratna berbohong soal dirinya sendiri, sementara perbuatan La Nyalla sesuai pengakuannya, berisi fitnah, SARA dan mengarah ke individu Jokowi.
“Saya bicara orang hukum. Saya dulu keras, Ratna harus ditangkap agar tidak mudah orang memfitnah orang. Kasus ini (La Nyalla) kayak Ratna, langsung proses. Pakai UU ITE juga, gak perlu aduan. Ancamannya kalau ITE 6 tahun dendanya satu miliar. Belum kadaluarsa ini,” tukas Mahfud MD.[red.mjp/rhdyt.sbr:rdrprbm)
SWISSINDO DEPUTI & 3 ASISTEN DI NEGARA EKUADOR DIBEBASKAN DARI TUDUHAN PENIPUAN BESAR: VOUCHER M1 DIVALIDASIKAN UNTUK JAMINAN BULANAN BIAYA HIDUP DI DUNIA
Journalpolice.id
EKUADOR, 23 April 2018 – Pada hari Jumat, tanggal 6 April, keadilan digelar di Mahkamah Caluma, Provinsi Los
Rios Ekuador. Sebagai Deputi UN Swissindo (UNS), Nelson Gustavo Bejarano Rocha dan tiga sukarelawan UNS dari
COPLAC GpDR (Jonathan Joel Abril Lopez, Julio Lino Tomala Contreras, Raul Ezequias Llanos Nunez), diwakili oleh
pengacara Pablo Arellano Martinez, dibebaskan dari tuduhan penipuan, karena telah, ‘secara ilegal’
mendistribusikan Voucher M1 (VM1) kepada rakyat Ekuador. Kasus ini diberhentikan, berdasarkan bukti signifikan
yang dikumpulkan, yang memvalidasi VM1 sebagai tindakan pembuktian atas jaminan biaya hidup sepanjang
hayat, sebagai bagian dari komprehensif (seluruh aspek) Misi Dunia Perintah Pembayaran 1-11 (P1-11), untuk
membebaskan dunia dari sistem perbudakan utang diantaranya
Nelson dan tiga sukarelawannya ditemukan tidak
bersalah dan kasus itu dibatalkan, oleh Hakim Diego Mauricio Jarrin Velasco.
Pada bulan Oktober 2017, Deputi Nelson, dari COPLAC GpDR, sebuah LSM untuk Pengembangan Masyarakat Sipil
Ekuador, bergabung dengan UNS, untuk menjadi sukarelawan sebagai Deputi yang mewakili wilayah Ekuador,
melaksanakan sosialisasi dan distribusi VM1, mengimplementasikan rencananya untuk bermitra dengan Asosiasi,
Dewan Komunitas, Yayasan dll.
Deputi Nelson mensponsori acara-acara kegiatan VM1 dan sebagai Ketua
Pelaksana kegiatan, Deputi Nelson menyediakan salinan cetak VM1 (Global Gift), yang dibagikan kepada para
anggota Asosiasi, Dewan Komunitas, Yayasan dll. Seluruh biaya untuk kegiatan acara-acara itu ditanggung olehnya
secara pribadi.
Sebuah Peringatan berskala Nasional sampai ke institusi kepolisian, ketika sekelompok orang mulai meminta biaya
mulai dari $ 1 hingga $ 200, untuk VM1 yang sebenarnya GRATIS. 15 Februari 2018, Deputi Nelson ditangkap, di
kota Caluma Provinsi Los Rios, 2 jam dari kampung halamannya Guayaquil, di fasilitas Drivers Union, ketika
membagikan VM1 ke anggota mereka. Tak satu pun dokumen resmi Identitas UNS yang dipertimbangkan, karena
kasusnya didasarkan pada 3 kesaksian palsu dan dalam pelanggaran besar, menuduh Deputi Nelson dari penipuan
besar, yang mengakibatkan tidak diberikan bail (jaminan), dengan ancaman hukuman dari 7 hingga 10 tahun.
Deputi Nelson dipindahkan ke penahanan (Penjara) Guaranda, Provinsi Bolivar yang 3 jam dari Caluma selama 30
hari, sementara penyelidikan dilakukan. Dia ditahan selama 50 hari, yang sementara 100 pengacara diwawancarai
dan diberikan bukti signifikan yang mana mereka semua menyimpulkan tidak menemukan adanya dasar untuk
untuk tuduhan ekstrem semacam itu. Sejak saat itu mereka jadi berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang
program UNS P1-11 dan VM1. Deputi Nelson juga menjalani operasi kandung empedu darurat yang tertunda
karena proses penangkapannya.
Voucher M1, yang menjamin biaya hidup sepanjang hayat, dirilis ke masyarakat Indonesia, Mercusuar Dunia, pada
tanggal 9 Mei 2017.
Telah diumumkan mulai 17 Agustus 2017, bahwa semua warga negara, termasuk TNI, POLRI,
PNS (Karyawan Bank dll.), pemegang Voucher M1 yang memiliki E-KTP (kartu identitas) berhak untuk
mendaftarkan akun pelanggan baru di PT. Bank Mandiri TBK, di 34 provinsi Republik Indonesia (RI).
Misi Hak Asasi Manusia ini telah merambat keseluruh provinsi Indonesia. Lebih dari 10 juta M1 Voucher telah
didistribusikan dan siap untuk register di bank. Berita telah menyebar ke seluruh dunia untuk memberikan SEMUA
manusia kebebasan dan menggeser sistem keuangan ke dalam paradigma baru yang membawa kemakmuran,
kedamaian dan keharmonisan untuk semua Kemanusiaan.
Misi mulia ini dipimpin oleh Raja diatas Raja UN Swissindo, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S ”2” .IR
EKUADOR, 23 April 2018 – Pada hari Jumat, tanggal 6 April, keadilan digelar di Mahkamah Caluma, Provinsi Los
Rios Ekuador. Sebagai Deputi UN Swissindo (UNS), Nelson Gustavo Bejarano Rocha dan tiga sukarelawan UNS dari
COPLAC GpDR (Jonathan Joel Abril Lopez, Julio Lino Tomala Contreras, Raul Ezequias Llanos Nunez), diwakili oleh
pengacara Pablo Arellano Martinez, dibebaskan dari tuduhan penipuan, karena telah, ‘secara ilegal’
mendistribusikan Voucher M1 (VM1) kepada rakyat Ekuador. Kasus ini diberhentikan, berdasarkan bukti signifikan
yang dikumpulkan, yang memvalidasi VM1 sebagai tindakan pembuktian atas jaminan biaya hidup sepanjang
hayat, sebagai bagian dari komprehensif (seluruh aspek) Misi Dunia Perintah Pembayaran 1-11 (P1-11), untuk
membebaskan dunia dari sistem perbudakan utang diantaranya
Nelson dan tiga sukarelawannya ditemukan tidak
bersalah dan kasus itu dibatalkan, oleh Hakim Diego Mauricio Jarrin Velasco.
Pada bulan Oktober 2017, Deputi Nelson, dari COPLAC GpDR, sebuah LSM untuk Pengembangan Masyarakat Sipil
Ekuador, bergabung dengan UNS, untuk menjadi sukarelawan sebagai Deputi yang mewakili wilayah Ekuador,
melaksanakan sosialisasi dan distribusi VM1, mengimplementasikan rencananya untuk bermitra dengan Asosiasi,
Dewan Komunitas, Yayasan dll.
Deputi Nelson mensponsori acara-acara kegiatan VM1 dan sebagai Ketua
Pelaksana kegiatan, Deputi Nelson menyediakan salinan cetak VM1 (Global Gift), yang dibagikan kepada para
anggota Asosiasi, Dewan Komunitas, Yayasan dll. Seluruh biaya untuk kegiatan acara-acara itu ditanggung olehnya
secara pribadi.
Sebuah Peringatan berskala Nasional sampai ke institusi kepolisian, ketika sekelompok orang mulai meminta biaya
mulai dari $ 1 hingga $ 200, untuk VM1 yang sebenarnya GRATIS. 15 Februari 2018, Deputi Nelson ditangkap, di
kota Caluma Provinsi Los Rios, 2 jam dari kampung halamannya Guayaquil, di fasilitas Drivers Union, ketika
membagikan VM1 ke anggota mereka. Tak satu pun dokumen resmi Identitas UNS yang dipertimbangkan, karena
kasusnya didasarkan pada 3 kesaksian palsu dan dalam pelanggaran besar, menuduh Deputi Nelson dari penipuan
besar, yang mengakibatkan tidak diberikan bail (jaminan), dengan ancaman hukuman dari 7 hingga 10 tahun.
Deputi Nelson dipindahkan ke penahanan (Penjara) Guaranda, Provinsi Bolivar yang 3 jam dari Caluma selama 30
hari, sementara penyelidikan dilakukan. Dia ditahan selama 50 hari, yang sementara 100 pengacara diwawancarai
dan diberikan bukti signifikan yang mana mereka semua menyimpulkan tidak menemukan adanya dasar untuk
untuk tuduhan ekstrem semacam itu. Sejak saat itu mereka jadi berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang
program UNS P1-11 dan VM1. Deputi Nelson juga menjalani operasi kandung empedu darurat yang tertunda
karena proses penangkapannya.
Voucher M1, yang menjamin biaya hidup sepanjang hayat, dirilis ke masyarakat Indonesia, Mercusuar Dunia, pada
tanggal 9 Mei 2017.
Telah diumumkan mulai 17 Agustus 2017, bahwa semua warga negara, termasuk TNI, POLRI,
PNS (Karyawan Bank dll.), pemegang Voucher M1 yang memiliki E-KTP (kartu identitas) berhak untuk
mendaftarkan akun pelanggan baru di PT. Bank Mandiri TBK, di 34 provinsi Republik Indonesia (RI).
Misi Hak Asasi Manusia ini telah merambat keseluruh provinsi Indonesia. Lebih dari 10 juta M1 Voucher telah
didistribusikan dan siap untuk register di bank. Berita telah menyebar ke seluruh dunia untuk memberikan SEMUA
manusia kebebasan dan menggeser sistem keuangan ke dalam paradigma baru yang membawa kemakmuran,
kedamaian dan keharmonisan untuk semua Kemanusiaan.
Misi mulia ini dipimpin oleh Raja diatas Raja UN Swissindo, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S ”2” .IR
kdrt
tewas di rumahnya, akibat dibunuh oleh suaminya sendiri. Diduga kasus
pembunuhan ini dipicu masalah rumah tangga. Korban kemudian dimakamkan
pada kamis malam. Suasana haru menyelimuti acara pemakaman, anak korban
tak mampu menahan kesedihan saat melihat ibu kandungnya akan
dikebumikan.
Ikuti berita terbaru di tahun 2018 dengan kemasan internasional
berbahasa Indonesia, dan jangan ketinggalan breaking news 2018 dengan
berita terakhir dan live report CNN Indonesia di https://www.cnnindonesia.com
dan channel CNN Indonesia di Transvision.
Dalam tahun politik dan Pilkada 2018, CNN Indonesia mencangkan sebagai
Layar Pemilu Tepercaya. Kami akan menayangkan konten-konten Pilkada 2018
secara seimbang untuk mengawal demokrasi dan demokratisasi di Indonesia
yang kami cintai.
CNN Indonesia tergabung dalam grup Transmedia. Dalam Transmedia,
tergabung juga Trans TV, Trans7, Detikcom, Transvision, dan CNN
Indonesia.
laki laki sering mengalami] KDRT pemerasan dan penipuan oelh IWW
Diduga terjadi percekcokan antara pegawai BNN dengan suami sebelum
kejadian pembunuhan. Percekcokan terjadi lantaran sang istri
selalu menuntut harta kepada suaminya yang kini menjadi tersangka
bangun
Teori Ekonomi berbasis Harga Cabe Bawang Tempe : Harga Cabe Bawang Tempe
naik - ekonomi Indonesia diambang kehancuran - bombastis , Membangun
tampa hutang - dunia tidak perlu Bank lagi , kalo nggak ada yang hutang
pasti Bank2 pada Bangkrut . Semua Ahli Ekonomi Dunia termasuk para guru
Besar Perguruan Tinggi di Indonesia bisa belajar Teori Ekonomi
Sandinomik ke Bung Sandi ....ahli Ekonomi yang tidak ada duanya dimuka
Bumi . Mari kita ajak Negara2 Berkembang belajar Sandinomik - biar
tercipta pemerataan Pembangunan dimuka Bumi . .... amal ibadah yang
tidak habis tujuh turunan
adu program sentrum
Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno berjanji akan membangun
infrastruktur tanpa mengandalkan utang. Pernyataan Sandiaga ini dibalas
oleh Ketua Tim Kampanye Nasonal Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir yang
mengaku ingin belajar lagi dari Sandi bagaimana caranya pembangunan
infrastruktur tanpa utang.
Apakah bisa pembangunan infrastruktur tanpa didanai dari utang? Apa
jawaban dari tim kampanye nasional atas ide dari Sandiaga Uno ini?
Untuk membahasnya sudah hadir di studio Direktur Penggalangan Pemilih
Muda TKN Jokowi-Ma’ruf sekaligus Ketua HIPMI Bahlil Lahadala.
Kemudian ada Ekonom Senior Rizal Ramli dan pengamat ekonomi, Muhammad
Said Didu
putera lawuu
ketua Lembaga Lpksm putra lawu Rois hidayat
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
JOURNALPOLICE.ID , Sragen – Kalau bicara perlindungan atau hubungan antara produsen dan konsumen maka masuk dalam kelompok hukum dimana para pihak mempunyai hak sama dalam perdata.
Siapa yang mau dilindungi ? Konsumen
Mengapa di lindungi ? Karena ada yang lemah atau kalau posisi konsumen tidak kuat
Hubungan antara konsumen dan produsen masuk dalam kelompok hukum Publik.
Istilah, Definisi dan pengertian, Ruang Lingkup, Batasan Hukum perlindungan Konsumen.
I. ISTILAH
Istilah konsumen dalam beberapa peraturan / UU
1. Makna Konsumen Dalam UU No 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2
“Tiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia dimasyarakat”
Yang dimaksud dengan tersedia di masyarakat adalah :
Barang yang tidak ditawarkan secara umum dan barang tersebut langka tidak disebut konsumen.
Contoh :
Seseorang membeli sebuah mobil karena penjual kepepet
Tersedia di masyarakat untuk kepentingan siapa :
Batasan Kepentingan adalah :
– Diri sendiri
– Keluarga
– Orang lain
– Kepentingan mahluk lainnya
Jika terpenuhi 4 diatas maka dapat dikatakan konsumen Keempat unsur tersebut dapat dikatakan sebagai konsumen
Kesimpulan :
Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan dan tidak diperjual belikan
2. Istilah konsumen pada GBHN 1993 No II
3. UU No 5 tahun 1999 tentang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat
4. KUHPer (BW) tapi istilahnya buakn konsumen melainkan Koper
Kesimpulan istilah konsumen dari berbagai Peraturan / UU adalah :
Pemakai (konsumen Akhir)
Konsumen Ada 2 Yaitu
1. Konsumen Antara
Konsumen yang memperantarai antara produsen dengan pengecer
2. Konsumen Akhir
Pemakai atau konsumen Akhir
Mengapa Perlu Ada Perlindungan Pada Konsumen ?
Ada beberapa rujukan atau patokan atau alasan yaitu :
1. Konsumen yang berada dalam posisi yang lemah dalam segala hal.
2. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu secara teoritis melindungi yang lemah
3. Upaya atau langkah untuk mempertahankan hak2 konsumen atau pemakai barang dan jasa
LPKSM PUTRA LAWU LAHIR SEJAK 2011 DI KARENAKAN NADZAR DARI PENDIRI YANG MANA PERNAH MENGALAMI HAL-HAL YANG SAMA SEBAGAI NASABAH DARI BANK PLAT Merah YANG MANA KETIDAKADILAN TIDAK MEMIHAK PADA NASABAH.
BPSK Kab.Sragen yang sangat bagus kinerja nya menyelesaikan masalah terkait sengketa akhirnya pun TUMBANG karena anggaran yang di Pangkas artinya sengaja atau tidak pemerintah juga kurang Fokus pentingnya dalam membela sengketa Nasabah rakyatnya butuh ketegasan anggaran dari pajak rakyat, dan hampir terjadi di BPSK di seluruh Propinsi dan Kabupaten yang ada di indonesia.
JOURNALPOLICE.ID , Sragen – Kalau bicara perlindungan atau hubungan antara produsen dan konsumen maka masuk dalam kelompok hukum dimana para pihak mempunyai hak sama dalam perdata.
Siapa yang mau dilindungi ? Konsumen
Mengapa di lindungi ? Karena ada yang lemah atau kalau posisi konsumen tidak kuat
Hubungan antara konsumen dan produsen masuk dalam kelompok hukum Publik.
Istilah, Definisi dan pengertian, Ruang Lingkup, Batasan Hukum perlindungan Konsumen.
I. ISTILAH
Istilah konsumen dalam beberapa peraturan / UU
1. Makna Konsumen Dalam UU No 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2
“Tiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia dimasyarakat”
Yang dimaksud dengan tersedia di masyarakat adalah :
Barang yang tidak ditawarkan secara umum dan barang tersebut langka tidak disebut konsumen.
Contoh :
Seseorang membeli sebuah mobil karena penjual kepepet
Tersedia di masyarakat untuk kepentingan siapa :
Batasan Kepentingan adalah :
– Diri sendiri
– Keluarga
– Orang lain
– Kepentingan mahluk lainnya
Jika terpenuhi 4 diatas maka dapat dikatakan konsumen Keempat unsur tersebut dapat dikatakan sebagai konsumen
Kesimpulan :
Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan dan tidak diperjual belikan
2. Istilah konsumen pada GBHN 1993 No II
3. UU No 5 tahun 1999 tentang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat
4. KUHPer (BW) tapi istilahnya buakn konsumen melainkan Koper
Kesimpulan istilah konsumen dari berbagai Peraturan / UU adalah :
Pemakai (konsumen Akhir)
Konsumen Ada 2 Yaitu
1. Konsumen Antara
Konsumen yang memperantarai antara produsen dengan pengecer
2. Konsumen Akhir
Pemakai atau konsumen Akhir
Mengapa Perlu Ada Perlindungan Pada Konsumen ?
Ada beberapa rujukan atau patokan atau alasan yaitu :
1. Konsumen yang berada dalam posisi yang lemah dalam segala hal.
2. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu secara teoritis melindungi yang lemah
3. Upaya atau langkah untuk mempertahankan hak2 konsumen atau pemakai barang dan jasa
LPKSM PUTRA LAWU LAHIR SEJAK 2011 DI KARENAKAN NADZAR DARI PENDIRI YANG MANA PERNAH MENGALAMI HAL-HAL YANG SAMA SEBAGAI NASABAH DARI BANK PLAT Merah YANG MANA KETIDAKADILAN TIDAK MEMIHAK PADA NASABAH.
BPSK Kab.Sragen yang sangat bagus kinerja nya menyelesaikan masalah terkait sengketa akhirnya pun TUMBANG karena anggaran yang di Pangkas artinya sengaja atau tidak pemerintah juga kurang Fokus pentingnya dalam membela sengketa Nasabah rakyatnya butuh ketegasan anggaran dari pajak rakyat, dan hampir terjadi di BPSK di seluruh Propinsi dan Kabupaten yang ada di indonesia.
Langganan:
Postingan (Atom)